Rai Wirata Pimpin Rapat Pansus Bahas Raperda Pencabutan Perda Administrasi Kependudukan

Bali0 Dilihat

Probali, MANGUPURA  – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung, I Made Rai Wirata, memimpin rapat kerja Pansus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gosana III DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026), turut dihadiri Wakil Ketua Pansus I Wayan Loka Astika, Sekretaris Pansus I Made Tomy Martana Putra, serta anggota pansus yakni Yayuk Agustin Lessy, I Putu Sika Adi Putra, I Nyoman Gede Wiradana, dan Ni Luh Putu Sekarini. Hadir pula tenaga ahli komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung.

Dari pihak eksekutif, rapat dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.
Pembahasan dilakukan untuk memastikan proses pencabutan peraturan daerah tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait administrasi kependudukan.

Ketua Pansus I Made Rai Wirata menegaskan bahwa pencabutan perda merupakan langkah penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan peraturan nasional yang terus mengalami perubahan. Menurutnya, harmonisasi regulasi menjadi hal penting guna menghindari tumpang tindih aturan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pencabutan perda ini merupakan bagian dari upaya harmonisasi regulasi daerah dengan ketentuan yang berlaku secara nasional. Dengan penyesuaian tersebut, pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Rai Wirata.

Dalam rapat tersebut, Pansus juga melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek substansi Raperda dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pencabutan perda memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung.

Pansus DPRD Badung berkomitmen melanjutkan pembahasan secara komprehensif sebelum menyusun laporan akhir pansus. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam tahapan pembahasan selanjutnya hingga Raperda tentang Pencabutan Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *