Pertajam Pengawasan APBD, 45 Legislator Badung Gelar Bimtek Empat Hari, Hadirkan BPK hingga Korps Adhyaksa
Probali.id, MANGUPURA – Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung yang berjumlah 45 orang kembali “masuk kelas”. Mulai Senin (9/3) hingga Kamis (12/3), para legislator Gumi Keris tersebut mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) intensif di Grand Palace Hotel Sanur, Denpasar, guna meningkatkan kapasitas dan fungsi pengawasan.
Sekretaris DPRD Badung, I Gde Surya Kurniawan, menjelaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas. Ada empat materi krusial yang dibedah, yakni Optimalisasi Pengawasan APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sosialisasi KUHP Nasional, serta Pengawasan Kebijakan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Kamtibmas).
”Empat topik ini menjadi materi utama yang sangat mendesak untuk dipahami secara mendalam oleh seluruh anggota dewan,” ujar Surya Kurniawan, Selasa (10/3).
Bimtek ini melibatkan institusi-institusi strategis sebagai narasumber. Pada hari kedua, Selasa (10/3), materi pengawasan APBD dan PAD dibedah langsung oleh pakar dari Kemendagri serta BPK RI Perwakilan Bali.
Berlanjut pada hari ketiga, Rabu (11/3), giliran Kajari Badung yang akan memberikan sosialisasi mengenai implementasi KUHP Nasional. Sementara untuk aspek keamanan wilayah, jajaran Polres Badung dihadirkan untuk memberikan perspektif terkait kebijakan ketertiban masyarakat.
”Harapannya, DPRD dapat menghasilkan peraturan daerah yang lebih berkualitas, implementatif, dan sinkron dengan regulasi di atasnya,” tegas Surya.
Urgensi Bimtek kali ini juga ditekankan pada penguatan fungsi anggaran. Surya menyebutkan, anggota dewan dituntut memiliki kemampuan analisis kritis terhadap dokumen anggaran, kebijakan fiskal, hingga efektivitas penggunaan dana rakyat.
Apalagi, dinamika regulasi di tingkat pusat terus bergerak dinamis. “Bimtek ini sarana penting untuk memahami perubahan aturan nasional, tata kelola pemerintahan modern, hingga sistem pemerintahan berbasis digital,” imbuhnya.
Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan 45 anggota DPRD Badung dapat menjalankan tugas pengawasan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Agenda ini dijadwalkan berakhir dan ditutup secara resmi pada Kamis (12/3) besok. (*)
